Pemerintah Kabupaten Bekasi mempercepat penyelesaian kewajiban pembayaran program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Penyelesaian ini ditargetkan rampung pada Juni dan Juli 2026. Percepatan ini juga dilakukan untuk mengejar target Universal Health Coverage kategori prioritas. Dari total kewajiban awal di angka Rp 247 miliar, sekitar Rp 163 miliar telah berhasil dibayarkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Arief Kurnia mengungkap, dengan kondisi fiskal daerah yang stabil, Kabupaten Bekasi akan segera meraih status UHC kategori prioritas. Ia menargetkan status UHC Prioritas dapat tercapai pada pertengahan tahun 2026.
“Kami memproyeksikan target UHC ini tuntas pada Juni atau Juli mendatang. Jika sudah masuk kategori prioritas, manfaatnya akan sangat dirasakan warga. Masyarakat yang mendaftar BPJS hari ini bisa langsung menggunakannya di hari yang sama tanpa masa tunggu. Ini krusial bagi pasien dalam kondisi darurat,” kata Arief.
Selama ini, lanjut Arief, progres pelunasan utang pembiayaan jaminan kesehatan tersebut menunjukkan tren positif. Dari total kewajiban Rp 247 miliar, sekitar Rp 163 miliar sudah dibayarkan. Kini hanya tersisa Rp 84 miliar
“Untuk sisanya, kami akan menuntaskannya secara bertahap. Kami juga tengah menanti penyaluran dana dari pihak provinsi sebesar Rp 84 miliar yang nantinya langsung dialokasikan untuk menutup seluruh tunggakan,” pungkasnya. (Tim Media)