Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Bekasi mengeluhkan terjadinya pemadaman listrik oleh PLN secara bergilir. Aktivitas produksi tertunda untuk memenuhi pesanan konsumen. Terkait hal itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bekasi Hasan Basri mengatakan, persoalan pasokan listrik adalah kewenangan penyedia layanan ketenagalistrikan. Namun pihaknya terus berupaya memperkuat daya tahan UMKM melalui berbagai […]
25
Jun
Jun
Sebanyak 4.140 siswa SD, MI, SMP, dan MTs se-Kabupaten Bekasi mendapat bantuan pendidikan Program Bekasi Cerdas dari Baznas. Selain biaya pendidikan, juga diberikan perlengkapan belajar. “Bantuan senilai Rp 2,76 miliar bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS),” ungkap Ketua Baznas Kabupaten Bekasi Aminnulloh, kemarin. Bantuan disampaikan pada peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, yang […]
24
Jun
Jun
Jajaran Direksi Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi menegaskan akan mematuhi perjanjian kerja sama pemisahan aset dan wilayah layanan yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi. Batas akhir penyerahan aset dan wilayah layanan akan dilaksanakan pada 19 Juli 2026. “Kita harus patuh dan taat pada perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama antara […]
24
Jun
Jun
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja .engukuhkan jajaran Komisi Perlindungan Anak Daerah setempat periode 2026-2031. Pengukuhan berlangsung Rabu (24/6/2026). Adapun susunan KPAD Kabupaten Bekasi, Ketua Romdoni Sugianto Hasan, Komisioner Bidang Pengasuhan, Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga Surahmat. Kemudian, Komisioner Bidang Kesehatan dan NAPZA Sisri Dewita, Komisioner Bidang Advokasi, TPPO dan Anak Berhadapan dengan Hukum […]
Berita PDAM
Pemkab dan Pemkot Bekasi Matangkan “Draft” Berita Acara Serah Terima 2 Wilayah Layanan Perumda Tirta Bhagasasi
24
Jun
Jun
Pemkab Bekasi dan Pemkot Bekasi terus mematangkan pembahasan “draft” berita acara serah terima aset dan wilayah layanan dua kantor cabang, yakni Cabang Pondok Ungu dan Bekasi Kota Perumda Tirta Bhagasasi. Pembahasan oleh kedua pemerintah daerah ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang bertabrakan dengan aturan yang berlaku sehingga tidak berdampak dengan persoalan hukum di kemudian hari. […]