Pemprov Jawa Barat menerbitkan surat edaran terkait ketegasan pemerintah provinsi dalam mengendalikan alih fungsi lahan di Jawa Barat. Gubernur meminta bupati dan wali kota untuk menghentikan pembangunan wisata dan perumahan di hutan maupun perkebunan. Ketegasan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 60/PEM.04.04.01/SDA EKBANG tentang Pelaksana Teknis Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Jawa Barat. Surat ini […]
Tag Archives: Pemprov Jabar
16
Apr
Apr
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengajukan 10 program prioritas untuk pembangunan di daerah yang dipimpinnya. Pengajuan itu disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat di Bandung, kemarin. Musrembang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, itu dihadiri semua wali kota dan bupati se-Jawa Barat. Dalam forum penting itu, Asep berkomitmen […]
04
Mar
Mar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat kebijakan terkait masyarakat tak lagi diwajibkan membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, baik asli maupun fotokopi saat membayar pajak kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut berlaku sejak 3 Maret 2026 di wilayah Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. “Warga yang selama ini bayar pajak kendaraan bermotor harus bawa BPKB, saya katakan tidak […]
Berita Terkini
Safari Ramadan di Tambun Selatan, KDM Tekankan Pembenahan Infrastruktur dan Keterbukaan Publik
22
Feb
Feb
Safari Ramadan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Lapangan Den Sakti, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, berlangsung khidmat dan mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat, Sabtu (20/2) malam. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, didampingi Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja. Selain menjadi sarana syiar keagamaan melalui tausiyah Ustadz Das’ad Latif, momentum ini […]
21
Dec
Dec
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memerintahkan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja sebagai Pelaksana Tugas Bupati Bekasi. Keputusan ini tertuang dalam Surat Perintah bernomor 9344/KPG.11.01/PEMOTDA yang ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat pada 20 Desember 2025. Dalam surat yang ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri, lalu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dan DPRD Kabupaten Bekasi, […]