Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi terus mempermudah akses informasi kerja bagi masyarakat melalui penguatan ekosistem digital. Seluruh perusahaan diimbau untuk memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pasar Kerja yang kini telah terintegrasi dengan platform Karirhub milik Kementerian Ketenagakerjaan. Tujuannya guna mewujudkan proses rekrutmen yang transparan dan terpusat. Langkah integrasi satu pintu ini dirancang sebagai solusi efisien bagi dunia […]
Tag Archives: Disnaker Kabupaten Bekasi
27
May
May
Job fair Bekasi Pasti Kerja yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Bekasi mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Sekitar 25 ribu pencari kerja hadir untuk melamar pekerjaan ke 64 perusahaan secara tatap muka di Gedung Convention Center, President University, Cikarang Utara. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Nur Hidayah mengungkap, sebanyak 2.517 lowongan pekerjaan […]
04
May
May
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tengah menyiapkan rencana penyelenggaraan job fair beberapa waktu mendatang di Kabupaten Bekasi. Job fair itu akan diselenggarakan secara tatap muka dan virtual. Plt Kepala Disnaker Kabupaten Bekasi Nur Hidayah Setyowati mengungkap, seperti tahun-tahun sebelumnya, job fair dilakukan secara daring atau virtual sesuai dengan petunjuk teknis Kementerian […]
25
Nov
Nov
Keputusan penetapan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2025 di Kabupaten Bekasi berpotensi tertunda. Hal itu menyusul atas Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168/PUU-XXL/2O23 mengenai uji materil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Di mana pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan tengah […]
18
Nov
Nov
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mendata baru 20 perusahaan di Kabupaten Bekasi merekrut tenaga kerja disabilitas. Perusahaan itu sebagian besar bergerak pada bidang manufaktur. Perekrutan tenaga kerja disabilitas ini merupakan implementasi dari pasal 53 Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di mana dalam pasal itu, pemerintah pusat maupun daerah baik Badan Usaha Milik […]
- 1
- 2