Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan kenaikan dolar maupun bahan bakar minyak nonsubsidi tidak akan akan mengorbankan kualitas maupun volume pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bekasi. Langkah ini diambil dengan melakukan kalkulasi ulang dan penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri pada sejumlah proyek fisik yang bersumber dari APBD.
Salah satunya pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Di mana fluktuasi harga energi nonsubsidi di tingkat nasional secara otomatis mengubah peta harga material bangunan di lapangan. Seperti semen, besi, aspal, hingga hotmix yang mengalami pergeseran harga yang cukup signifikan dari perencanaan awal tahun lalu.
Guna menghindari penurunan standar kualitas bangunan, Disperkimtan memilih melakukan langkah preventif dengan merivisi HPS.
“Saat ini kenaikan harga BBM nonsubsidi berpengaruh pada harga-harga. Penyesuaian HPS sedang dilakukan. Contohnya perencanaan HPS lama pembangunan jalan lingkungan 100 meter, kami tidak ingin dengan harga baru tercukupi hanya 80 meter,” ucap Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nurchaidir
Sementara itu pada Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, pelaksanaan beberapa proyek infrastruktur dijeda untuk proses penyelarasan harga ini karena juga berdampak pada biaya operasional alat berat di lapangan.
Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi Henry Lincoln menyebut, penataan ulang HPS ini menjadi garansi agar kualitas konstruksi jalan maupun jaringan pengairan di Kabupaten Bekasi tetap kokoh dan sesuai spesifikasi teknis.
“Perencanaan pembangunan akan disesuaikan dengan kondisi saat ini,” kata Henry.
Formulasi HPS terbaru ini nantinya akan segera diserahkan kepada jajaran eksekutif daerah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sehingga seluruh serapan anggaran infrastruktur tahun ini berjalan efektif, akuntabel, dan berdaya guna tinggi tanpa adanya penurunan standar mutu. (Tim Media)