Pemerintah pusat melalui Direktorat Air Minum Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Sebab, penyediaan air minum merupakan kewajiban pemerintah, sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Direktorat ini juga fokus pada peningkatan akses air minum layak, rehabilitasi SPAM, bantuan teknik, dan peningkatan kinerja BUMD air minum. Penyelenggaraan […]
Category Archives: Kehumasan
Kehumasan
19
Feb
Feb
Pemkab Bekasi membentuk satuan tugas khusus untuk mengurusi pajak daerah, termasuk pajak penggunaan air tanah di kawasan industri. Pemkab Bekasi berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bekasi. “Mulai Februari ini, segera dimulai,” kata Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dalam keterangannya pada Kamis (19/2/2026). Dia menjelaskan, […]
Berita Terkini
Perbaiki Sarana Umum Rusak Dampak Banjir, Bupati Bekasi Minta Izin Kemendagri Percepat Perbaikan
19
Feb
Feb
Dampak banjir yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi Jawa Barat akhir-akhir ini, mengakibatkan banyak fasilitas umum yang rusak. Di antaranya sarana infrastruktur jalan dan tanggul sungai. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan dana besar. Jika hanya mengandalkan biaya dari Pemkab Bekasi, perbaikan sangat terbatas. Terkait hal itu, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, berharap pemerintah provinsi dan pusat […]
19
Feb
Feb
Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus dilakukan guna menjamin seluruh kerusakan jalan di wilayah Kabupaten Bekasi rampung diperbaiki sebelum arus mudik Lebaran 2026 dimulai. Langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan provinsi, khususnya di wilayah Cikarang Selatan, yang kerap memicu kemacetan parah dan mengancam keselamatan pengendara. […]
19
Feb
Feb
Pemerintah pusat meminta agar setiap pemerintahan di daerah melakukan inovasi untuk kemajuan daerah masing-masing. Sebab, inovasi daerah memiliki dasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU itu, pada pasal 286 menyebut bahwa pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kemajuan daerah. Di Kota Bekasi Jawa Barat, […]