Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama DPRD menandatangani kesepakatan atas evaluasi Gubernur Jawa Barat mengenai Raperda Perubahan APBD 2026 serta Ranperbup Penjabaran Perubahan APBD. Evaluasi ini menyoroti kedisiplinan jadwal sebagai aspek kunci perbaikan penyusunan anggaran di masa mendatang. Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menekankan pentingnya mempersiapkan tahapan penganggaran secara lebih matang agar tidak melampaui batas […]
Category Archives: Kehumasan
Kehumasan
22
Oct
Oct
Pemkab Bekasi melakukan optimalisasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Kertamukti bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan World Bank. “Kami berkomitmen mendukung optimalisasi TPST Kertamukti agar beroperasi dengan efektif dan berkelanjutan,” kata Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, saat menerima perwakilan Kementerian PU dan World Bank di kantornya, Cikarang Pusat, Rabu (21/10/2026). Dalam pertemuan tersebut, hadir juga tim […]
21
Oct
Oct
Pemkab Bekasi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat, kini melakukan evaluasi penggunaan bantuan keuangan terhadap partai politik. Tujuannya, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban pengelolaan anggaran. Evaluasi juga memastikan bantuan yang bersumber dari APBD dimanfaatkan sesuai ketentuan. Pada kali ini, evaluasi diikuti perwakilan 11 partai politik penerima bantuan keuangan, yakni Partai Golongan Karya, Partai […]
21
Oct
Oct
Oleh: Ruslan Abd. Gani Suatu organisasi, apakah itu lembaga pemerintah, perusahaan dan lainnya, membutuhkan Sumber Daya Manusia. SDM yang mumpuni, memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, serta keterampilan yang sangat baik dan cakap. SDM yang mumpuni adalah pondasi kesuksesan organisasi, sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan hasil yang memuaskan. Dengan SDM yang mumpuni, akan memiliki kompetensi yang […]
20
Oct
Oct
Asep Surya Atmaja resmi diangkat menjadi Bupati Bekasi untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2025–2030. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3282 tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta. Langkah pergantian kepala daerah ini mengacu pada Pasal 173 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa apabila Bupati diberhentikan, […]