Jaksa sebagai pengacara negara, di antaranya dapat memberikan bantuan hukum bidang keperdataan kepada lembaga pemerintahan. Hal inilah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Kejakaan Negeri setempat. Kedua lembaga negara ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan berlangsung di Gedung Bupati Kompleks Pemkab Cikarang […]
Category Archives: Berita Terkini
Berita Terkini
Gempur Sampah Liar Kalimalang, Menteri LH dan Plt Bupati Bekasi Turun Tangan di Jalur Inspeksi
02
Mar
Mar
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bersama Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja terjun langsung meninjau sekaligus memimpin aksi pembersihan titik-titik pembuangan sampah liar yang selama ini mengganggu estetika Jalan Inspeksi Kalimalang di Desa Sukadanau, Cikarang Barat. Hanif menegaskan, meski proses pembersihan dilakukan, pihaknya tetap akan memanggil jajaran Pemkab Bekasi melalui Deputi Gakkum guna mempertanggungjawabkan […]
01
Mar
Mar
Pemkot Bekasi kembali menyelenggarakan mudik gratis 2026. Pendaftaran dibuka mulai Senin dan Selasa (2-3 Maret 2026) mulai pukul 8.30 WIB secara “online” melalui situs: mudikbareng.karcisku.id. Pendaftaran akan ditutup secara otomatis oleh sistem apabila kuota pemudik telah tercapai. Kali ini, disediakan sebanyak 27 armada bus dengan tujuan tujuh kota di Pulau Jawa. “Kami mengajak masyarakat untuk […]
01
Mar
Mar
Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi telah menetapkan peta jalan pembangunan infrastruktur untuk tahun anggaran 2026. Meski dihadapkan pada tantangan fluktuasi fiskal daerah, instansi ini tetap menargetkan ribuan titik pekerjaan guna memastikan konektivitas dan penanganan banjir tetap berjalan optimal. Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengungkap, […]
28
Feb
Feb
Guna menyelesaikan tunggakan BPJS Kesehatan, Pemkab Bekasi dipastikan melakukan sejumlah langkah. Salah satunya, untuk melunasi kewajiban ini, pemerintah daerah menyesuaikan kepesertaan JKN yang menjadi tanggungan pemerintah pusat. “Kami berkomitmen menyelesaikan tunggakan tersebut secara bertahap. Saat ini, kewajiban membayar tunggakan Rp 247 miliar. Tentu pembayarannya bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat […]