Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi melakukan pemetaan ulang dan pergeseran pos anggaran sebagai langkah taktis di tengah efisiensi fiskal daerah. Langkah ini diambil agar operasional penanganan darurat di lapangan tetap berjalan optimal.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi Dodi Supriyadi menjelaskan bahwa skema penanganan kekeringan ditopang oleh tiga pagu anggaran, yakni biaya operasional Bahan Bakar Minyak, Surat Perintah Perjalanan Dinas tim lapangan, serta belanja logistik peralatan.
“Kami telah melayangkan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 200 juta melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan. Ini langkah preventif agar operasional tangki air tetap terjaga di tengah penyesuaian harga BBM saat ini,” kata Dodi.
Selain itu, BPBD Kabupaten Bekasi juga berencana pengadaan fasilitas penampungan air berupa dua unit toren berkapasitas masing-masing 5.000 liter serta flexible tank yang awalnya dijadwalkan pada Desember 2026, namun kini diupayakan untuk dimajukan. Mengingat bulan Desember sudah melewati periode kritis kekeringan.
“Nota dinas sudah kami ajukan agar pencairan anggaran kas bisa dipercepat bulan ini. Dengan begitu, sarana toren dan tangki darurat bisa langsung didistribusikan dan dimanfaatkan oleh warga di titik-titik rawan kekeringan,” pungkasnya. (Tim Media)