Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi mengerahkan 2.400 petugas lapangan untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara door-to-door. Tidak hanya menyasar perumahan formal dan kawasan industri, tetapi juga menyisir pemukiman non-formal di sepanjang bantaran tanggul atau tepian sawah. Langkah ini bertujuan memperbarui basis data sosial-ekonomi makro secara menyeluruh dan mengevaluasi tren kesejahteraan warga dalam empat tahun terakhir.
Ketua Tim Humas BPS Kabupaten Bekasi Rengga Adhy Pratama menjelaskan bahwa rangkaian sensus ini telah bergulir sejak awal Mei lalu dengan fokus awal pada sektor korporasi dan perusahaan besar di kawasan industri. Memasuki fase berikutnya yang dimulai sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang, prioritas pendataan bergeser pada penguatan data ekonomi domestik, khususnya rumah tangga dan para pelaku usaha mikro di wilayah Bekasi.
“Jadi ada wilayah RT dan wilayah non-RT. Wilayah non-RT itu contohnya sawah. Karena biasanya kan di sawah, apalagi kalau misalnya sudah mulai ke daerah utara, itu kan banyak hunian ya, hunian yang di pinggir sawah, yang di pinggir tanggul gitu kan. Itu juga didata,” ucap Rengga.
Melalui sensus ini, BPS akan merekam data komprehensif mulai dari profil pengelola, pendapatan riil, hingga nilai aset mereka. Bukan hanya sektor perdagangan, pihaknya juga memanfaatkan momentum ini untuk memperbarui data sektor pertanian yang terakhir kali dimutakhirkan pada tahun 2024. Langkah ini dinilai mendesak lantaran masifnya laju alih fungsi lahan persawahan menjadi kawasan industri dan perumahan komersial di Kabupaten Bekasi.
“Kabupaten Bekasi ini alih fungsi lahannya lumayan tinggi, sampai KDM aja kan turun langsung tidak boleh alih fungsi lahan lagi. Kami menggunakan waktu ini juga untuk mengupdate kondisi petani juga,” pungkasnya. (Tim Media)