Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bekasi menandatangani hasil pembahasan evaluasi Gubernur Jawa Barat tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD. Tahapan ini merupakan proses penting untuk menyempurnakan kebijakan terhadap keuangan daerah. Selain itu juga sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemkab serta DPRD Kabupaten […]
Tag Archives: DPRD Kabupaten Bekasi
19
Jul
Jul
Dua peraturan daerah Kabupaten Bekasi disahkan. Penetapan peraturan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD bersama Bupati Bekasi dan jajarannya. Paripurna berlangsung di Gedung Perwakilan Rakyat kompleks Perkantoran Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, kemarin. Adapun kedua perda yakni tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.bKemudian Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Paripurna dipimpin Ketua […]
28
Jun
Jun
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi digelar dan dihadiri wakil bupati bersama para aparatur di lingkungan pemerintahan setempat. Pada rapat yang dihadiri para wakil rakyat kemarin, membahas tiga agenda. Tiga agenda itu dinilai strategis karena menyangkut kepentingan masyarakat dan pemerintahan. Ketiganya raperda terkait Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Raperda ini dibutuhkan mengingat bahaya kebakaran di tengah […]
20
Apr
Apr
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan Usup Supriatna dilantik jadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024-2029. Usup Supriatna menggantikan posisi Soleman. Pengangkatan Usup Supriatna sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171.2/Kep.169-Pemotda/2025. “Prosesnya sudah lama, sejak awal 2025, setelah mendapat surat dari DPP PDI Perjuangan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten […]
18
Apr
Apr
Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bekasi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah pengelolaan sampah dan menandatangani nota kesepakatan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Pengesahan Raperda ini guna mengatur tata kelola sampah yang lebih sistematis sesuai dengan regulasi nasional berbasis kekuatan hukum, yakni sesuai Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-undang […]