Pemerintah Kabupaten Bekasi mengintensifkan berbagai langkah intervensi guna menekan lonjakan Indeks Perkembangan Harga daerah yang menembus angka 2,72 persen pada pekan ketiga September 2026. Kenaikan IPH yang dipicu oleh keterbatasan pasokan akibat kemarau panjang di wilayah produsen ini mendorong Pemkab Bekasi mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga komoditas pokok di pasar rakyat.
Untuk mengamankan ketersediaan komoditas utama seperti cabai yang melonjak tinggi, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi mengambil terobosan dengan membuka jalur pasokan baru dari wilayah yang tidak terdampak kekeringan parah, termasuk Sumatera. Langkah ini diambil sekaligus untuk mengatasi penyusutan panen dari daerah pemasok langganan.
“Setelah kita hubungkan dengan daerah pemasok, mereka juga mengalami pengurangan produksi sekitar 40 persen. Selain karena kemarau, mereka juga sudah tidak dalam masa panen raya,” ungkap Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Helmi Yenti.
Guna memastikan efektivitas intervensi harga beras dan bahan pokok lainnya di lapangan, Pemkab Bekasi memperketat pengawasan dengan menggandeng Perum Bulog, Satgas Pangan, serta jajaran Kepolisian. Pemantauan pergerakan stok dan harga distributor kini mengandalkan analisis digital dari sistem Early Warning System Inflasi.
“Kalau beras naik, otomatis kami akan melakukan operasi pasar. Itu sudah kami lakukan bersama Satgas Pangan dan Polres di seluruh pasar yang sampai sekarang masih berjalan. EWS ini sangat membantu kita untuk lebih cepat melaksanakan intervensi pasar,” tutup Helmi. (Tim Media)