Guna penanganan kualitas udara, Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan dialog antara pemerintah pusat dan daerah untuk merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran udara kawasan perkotaan.
Forum diskusi ini diselenggarakan di Jakarta dengan menghadirkan berbagai pakar lingkungan.
Yusharto Huntoyungo, Kepala BSKDN Kemendagri, membuka kegiatan Forum Diskusi Aktual. Ada pun tema terkait krisis pencemaran wilayah Jabodetabek tahun 2023.
Ia berharap agar forum diskusi dapat memberikan gambaran komprehensif kondisi kualitas udara di berbagai wilayah. Juga mengidentifikasi sumber-sumber utama emisi pencemaran, serta kebijakan pengendalian.
Disebut, pengendalian pencemaran udara membutuhkan penguatan koordinasi kebijakan dan kerja sama antar daerah.
Turut dalam forum diskusi, Sekretaris Daerah Kota Bekasi Junaedi. Ia pun menyampaikan berbagai langkah yang dilakukan pihaknya dalam upaya pengendalian pencemaran udara.
Disebut, sumber pencemaran udara di Kota Bekasi berasal dari beberapa faktor utama, di antaranya emisi kendaraan bermotor, aktivitas industri, serta pembakaran sampah di ruang terbuka.
Junaedi menyebutkan, jumlah kendaraan bermotor di Kota Bekasi sekitar 1,5 juta unit dari sekitar 3,2 juta jiwa penduduk. Selain itu terdapat 36 industri yang juga menjadi bagian dari perhatian dalam pengawasan emisi di Kota Bekasi. (tim media)