Pemkab Bekasi bersama pejabat Kantor Wilayah Hukum Jawa Barat serta Forkopimda Kabupaten Bekasi membahas regulasi Pilkades serentak 2026.
Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan, rapat pembahasan tersebut menjadi penting dalam menyamakan persepsi, koordinasi lintas sektoral agar pelaksanaan Pilkades berlangsung lancar dan demokratis.
“Keberhasilan Pilkades tak hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Bekasi namun juga tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bekasi,” kata Asep Atmaja di kantornya pada Senin (13/7/2026).
Dia menambahkan, dengan regulasi yang kuat, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkades nanti.
“Seluruh tahapan pelaksanaan harus memiliki landasan regulasi yang jelas dan selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” imbuhnya.
Ia menegaskan kepada semua pihak untuk mengantisipasi berbagai potensi persoalan sejak dini sehingga seluruh tahapan Pilkades dapat terlaksana dengan baik.
Rapat dihadiri Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin bersama asisten daerah, staf ahli, perangkat daerah serta camat. (tim media)