Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali blusukan di Kabupaten Bekasi. Kali ini KDM, sapaan akrabnya, melihat tumpukan sampah di pinggir jalan tol Jakarta Cikampek, Tambun Selatan. Dalam kunjungannya, ia meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama mengatasi persoalan sampah dari wilayah hulu yang terus membebani aliran Kali Jambe.
Penumpukan sampah rumah tangga bercampur lumpur itu mencapai 1.200 meter kubik di kawasan KM 19 ruas tol Jakarta Cikampek tersebut, dipicu oleh meluapnya muatan sampah dari kawasan TPST Sumur Batu dan TPST Bantargebang yang tidak tertahan secara maksimal di perbatasan.
Menanggapi kondisi kritis di batas wilayah tersebut, Pemkab Bekasi mendorong pembangunan infrastruktur permanen berbahan beton tepat di titik nol kilometer perbatasan antara Kota dan Kabupaten Bekasi. Fasilitas penahan ini berfungsi agar sampah atau limbah padat dapat dicegat dari awal sebelum memasuki wilayah Kabupaten Bekasi, sehingga tanggung jawab penanganannya tetap berada di daerah asal hulu.
“Kami membutuhkan pintu penahan sampah permanen berbahan beton di titik nol kilometer perbatasan. Dengan begitu, apabila sampah berasal dari wilayah hulu, sampah tersebut dapat tertahan sejak awal dan penanganannya menjadi tanggung jawab daerah asal,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait.
Sementara Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengungkap, unuk mengurai tumpukan sampah di lokasi agar tidak bermuara ke Kali CBL tersebut, pihaknya menggelontorkan alokasi anggaran Rp2,3 miliar untuk pengerjaan normalisasi sungai. Penanganan darurat dilakukan secara lintas daerah bersama Balai Wilayah Sungai, termasuk pembersihan hulu melalui rencana pengerjaan instalasi pengolahan air limbah dan skema bebas tipping fee untuk pembuangan material ke Aspex Kumbong.
“Untuk penanganannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2,3 miliar untuk kegiatan normalisasi. Setelah normalisasi, sampah yang terkumpul akan diangkat dan ditangani bersama Balai Wilayah Sungai untuk selanjutnya dibawa ke lokasi pengelolaan sesuai koordinasi lintas daerah,” ujar Asep Surya Atmaja. (Tim Media)