Whatsapp x

WhatsApp Number

+62 821-1559-3625

Message
Email x
customercare@tirtabhagasasi.co.id
Kementerian Perekonomian dan Pupuk Indonesia Berikan Diskon Pupuk Non Subsidi 40 Persen - PERUMDA TIRTA BHAGASASI BEKASI

Kementerian Perekonomian dan Pupuk Indonesia Berikan Diskon Pupuk Non Subsidi 40 Persen

Pupuk Indonesia Berikan Diskon Pupuk Non Subsidi 40 Persen

Kementerian Perekonomian bersama PT Pupuk Indonesia mulai membagikan pupuk murah bagi para petani di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi menjadi wilayah ke-29 dari 42 wilayah pemberian diskon pupuk non subsidi itu.

Sebanyak 9.111 ton pupuk disebar dengan diskon mencapai 40 persen bagi para petani di Kabupaten Bekasi. Tujuannya untuk menjaga stabilitas padi yang berpengaruh pada perekonomian para petani disaat musim penghujan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pada tahun 2024 ini, pemerintah pusat akan menambah alokasi anggaran untuk pupuk subsidi menjadi Rp 40 triliun.

Sebagai langkah awal pihaknya memberikan 1.000 kupon tebus murah 40 persen untuk pupuk nonsubsidi. Tujuannya agar persediaan pupuk tidak langka dan kualitas padi petani bisa lebih bagus sehingga meraup keuntungan.

“Jatah pupuk boleh diambil di depan satu tahun. Pada saat pemerintah memberikan subsidi dan menambah anggaran, maka harus ada bargain sharing antara pemerintah dengan PT Pupuk Indonesia, makanya dilaksanakan program gebyar Dikson Pupuk ini,” ucap Airlangga.

Untuk memudahkan para petani, pihaknya juga akan memangkas regulasi pengambilan pupuk murah ini. Yakni hanya dengan menggunakan KTP dan bisa diwakili menggunakan surat kuasa. Ia berharap dengan adanya diskon pupuk nonsubsidi ini petani bisa mendapatkan hasil panen yang maksimal sehingga dapat meraup keuntungan.

“Tadi permintaan dari petani cukup pakai KTP dan pemerintah bisa menerimanya dan PT Pupuk Indonesia sudah menyediakan aplikasi itu. Terkait dengan tanda tangan, karena tidak mudah tanda tangan di kartu, makanya kita berikan kemudahan regulasi, saya tugaskan deputi untuk membicarakan dengan Kementan agar regulasinya dimudahkan. Kemudian apabila terdapat halangan juga bisa diberikan melalui surat kuasa. Jadi pada prinsipnya kita mempermudah,” tandasnya. (Tim Media)