Pemerintah Kabupaten Bekasi terus memperkuat peran Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis. Salah satunya dengan mendirikan posko pengawasan yang berfungsi memastikan kelancaran distribusi MBG hingga tingkat desa. Selain itu, Pemkab Bekasi juga mendorong agar bahan baku makanan dipasok langsung oleh masyarakat setempat.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Carwinda mengungkap, efektivitas program MBG sangat bergantung pada sinergi antar lini, mulai dari kecamatan hingga desa. Ia mengimbau para camat untuk proaktif.
“Validasi data, siapkan posko, dan awasi setiap alurnya secara serentak mulai hari ini. Kecepatan koordinasi di level kecamatan adalah kunci. Posko pengawasan harus segera ada agar tidak ada kendala distribusi yang terhambat,” ucap Carwinda.
Dibsisi lain, Pemkab Bekasi juga tengah menyiapkan SPPG Award 2026. Di mana pemerintah mendorong dapur-dapur layanan gizi untuk memiliki sertifikat Standar Tata Kelola dan Sanitasi serta inovasi menu. Agar para penerima manfaat, khususnya anak-anak, mendapatkan asupan nutrisi yang beragam dan tidak membosankan.
“Kami ingin warga di desa-desa yang menjadi penyuplai bahan bakunya. Dengan begitu, ekonomi lokal akan ikut tumbuh seiring berjalannya program ini,” pungkasnya. (Tim Media)