Pemerintah ingin penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan tepat guna. Setidaknya, bantuan tersebut dapat mendorong kemandirian ekonomi.
Maka, untuk memastikan penyaluran, harus dilakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Terkait hal itu, Pemkab Bekasi dan Kementerian Sosial menjalin kerja zama. Keduanya berkomitmen memperkuat pemutakhiran data tersebut.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam membangun SDM menuju kemandirian ekonomi.
Sosialisasi diikuti para camat, kepala desa dan lurah, operator SIKS-NG, pilar-pilar sosial serta pendamping desa se-Kabupaten Bekasi, kemarin
Hadir saat itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf dan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, dan pejabat terkait bertempat di Kantor Pemkab Bekasi.
Ditegaskan, pemutakhiran data harus didukung peran operator desa dan dukungan sarana prasarana.
Asep menyebut, tantangan Kabupaten Bekasi yakni adanya perbedaan jumlah penduduk antar desa dengan jumlah penduduk besar. Maka, membutuhkan dukungan operator lebih banyak. Karena itu, perlu penambahan operator yang dapat bekerja profesional untuk menghasilkan data akurat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut, pemutakhiran DTSEN sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Dalam pelaksanaan, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik. (tim media)