Pemkot Bekasi memiliki aplikasi yang dapat memantau dan mengendalikan kegiatan perindustrian dan perdagangan. Aplikasi yang digagas Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) ini dinamakan Simodalindag, akronim dari Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Perindustrian dan Perdagangan. Aplikasi Simodalindag Kota Bekasi “Kehadiran aplikasi Simodalindag untuk mempermudah proses pengendalian industri dan perdagangan di Kota Bekasi,” ujar Pj Wali Kota […]
Tag Archives: pemkot bekasi
21
Jun
Jun
Pemerintah Kota Bekasi membatalkan kontrak kerja sama dengan pemenang lelang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah senilai Rp 1,5 triliun. Pembatalan pemenang perusahaan konsorsium asal Tiongkok ini, lantaran tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Juncto […]
20
Jun
Jun
Dalam kunjungannya ke Kota Bekasi, Jawa Barat, Komisi VIII DPR RI mengapresiasi penanganan PPKS yang sudah baik. Karena itu, perlu penanganan lebih terencana lagi. Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhammad menjelaskan bahwa pemerintahannya telah melaksanakan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Diterangkan Gani, dalam menanggulangi PPKS ilakukan secara bertahap. Caranya melalui program perlindungan, jaminan sosial, […]
Berita Terkini
Idul Adha 1445 Hijriah Ingatkan Kembali Nilai Pengorbanan dan Keikhlasan dalam Beribadah
17
Jun
Jun
Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah mengingatkan kembali akan nilai-nilai ketaqwaan pengorbanan dan keikhlasan dalam beribadah. Idul Adha merupakan refleksi dari kisah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS dalam beribadah serta menjalankan kewajiban-Nya. Perayaan Idul Adha 1445 Hijriah Kota Bekasi di Masjid Al-Barkah “Kita sebagai hamba Allah tidak boleh memiliki rasa memiliki atas semua […]
16
Jun
Jun
Penjabat Wali Kota Bekasi R Gani Muhammad mengingatkan jangan ada Aparatur Sipil Negara, pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK), dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terlibat politik praktis. Jika ada yang terlibat, terutama pada Pemilihan Kepala Daerah November 2024, pasti dikenakan sanksi tegas. Para ASN Diwajibkan untuk Netral dan Tidak Terlibat Politik Praktis Pada Pilkada […]