Pemkab Bekasi Usulkan Penambahan DAU dari Pemerintah Pusat

Penduduk Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat ini sekitar 3,2 juta jiwa. Tersebar di 23 kecamatan dan membutuhkan biaya besar untuk membangun daerah yang merupakan kawasan insustri terbesar di Asia Tenggara.

Di wilayah ini, terdapat 11 kawasan industri besar, dihuni sekitar 7.60O industri. Kendati sebagai daerah industri, tapi di wilayah ini, 35 hektare lahan pertanian tetap dipertahankan sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Barat.

Untuk Kabupaten Bekasi, dibutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pelaksanaan pembangunan untuk kemajuan daerah dan masyarakat. Ada pun besaran APBD 2025 daerah ini sudah ditetapkan bersama DPRD setempat senilai RP 8,3 triliun.

Namun demikian, besaran Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat, tetap diharapkan. Bahkan diminta untuk meningkat setiap tahun. Kalau saat ini, dana transferan DAU dari pemerintah pusat ke Pemkab  Bekasi senilai Rp 3,5 triliun per tahun, untuk tahun-tahun berikutnya agar dapat ditingkatkan untuk mendukung belanja pegawai dan program prioritas.

Harapan itu diungkapkan Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja saat menerima kunjungan kerja pada masa reses anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini.

Saat itu, rombongan DPD dipimpin Aanya Rina Casmayanti, beserta jajaran Komite I, diterima Asep. Aanya menjelaskan kunjungan timnya menjadi momentum strategis mempererat sinergi antara Pemkab Bekasi dan pihaknya .

Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat, pasti berdampak pada kebutuhan pembangunan yang semakin banyak. Perlu penambahan dan peningkatan kualitas jalan. Juga layanan kesehatan dan pendidikan.

Wakil Bupati Bekasi berharap ada penambahan DAU dari pemerintah pusat yang sebelumnya Rp 3,5 triliun menjadi Rp 4,5 triliun.

Asep juga menyingung terkait dana bagi hasil dari pusat yang dinilai belum seimbang dengan kontribusi Kabupaten Bekasi sebagai daerah industri. Diminta ada keseimbangan.

Sementara Aanya Rina Casmayanti, menyampaikan tujuan kunjungan untuk mengetahui dan menginventarisasi persoalan yang dihadapi daerah. Dengan demikian dapat dicarikan solusi yang tepat. (tim media)