Pemkab Bekasi menargetkan penyelesaian proses sertifikasi barang milik daerah di akhir tahun ini. Proses sertifikasi BMD mengalami hambatan seperti kelengkapan dokumen, sehingga banyak lahan-lahan yang belum tersertifikasi secara resmi.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini sertifikasi lahan BMD bisa diselesaikan,” ujar Pj Bupati Bekasi Dani Ramdan, saat menghadiri rakor kepala daerah terkait percepatan sertifikasi BMD di Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Kamis (8/8/2024).
Untuk itu, kata Dani, pihaknya telah menginstruksikan kepada Inspektorat Kabupaten Bekasi agar berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi mempercepat kelengkapan persyaratan dokumen kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi.
“Kantor BPN juga ditargetkan segera mengeluarkan sertifikat untuk semua BMD, khususnya tanah,” imbuh Dani yang menerima secara simbolis penyerahan sertifikat BMD Pemkab Bekasi.
Saat bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi RI menyelenggarakan kegiatan Pembukaan Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi Roadshow Bus KPK. Hadir Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango. Dia menjelaskan, bus KPK merupakan upaya menghadirkan KPK ke tengah masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai perangkat melakukan kegiatan sosialisasi, kampanye antikorupsi, dan pendidikan antikorupsi. (tim media)