Memasuki agenda kerja semester kedua tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi menjadikan titik tolak untuk mengakselerasi seluruh target pembangunan daerah yang telah direncanakan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menegaskan pentingnya konsolidasi pada semester kedua tahun ini. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk bergerak cepat melakukan evaluasi total terhadap capaian kinerja selama enam bulan […]
Author Archives: Humas
Pemkab Bekasi mengajukan Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal dan mendongkrak pertumbuhan perekonomian daerah. “Sektor pariwisata sangat luas. Kami berharap, nantinya peraturan daerah dapat berdampak terhadap peningkatan PAD,” kata Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, belum lama ini. Dia menjelaskan, Raperda Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagai payung hukum dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Bekasi, […]
Di tengah tantangan yang sulit saat ini, terutama dalam perekonomian di tengah masyarakat, Tim Penggerak PKK Kabupaten Bekasi berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ada pun upaya yang dilakukan merupakan Program Gerakan Keluarga Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi keluarga. “Program yang dinamai “Gelari Pelangi”, merupakan strategi dalam pengelolaan ekonomi keluarga. Dengan […]
Masyarakat kini memiliki referensi dalam mempelajari sejarah lokal Kabupaten Bekasi. Salah satunya, buku berjudul “Sejarah Bekasi: Sejak Peradaban Buni Ampe Wayah Gini” yang ditulis oleh Endra Kusnawan, sejarawan asli Bekasi. Penulisan buku setebal 600 halaman ini dilatari karena masih banyaknya warga Bekasi yang belum memahami sejarah Bekasi. Ditambah lagi, literasi tentang sejarah Bekasi masih terbilang […]
Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan, merupakan komitmen perusahaan untuk menjalankan bisnis secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Adapun dasar hukum CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Aturan ini mewajibkan perusahaan yang mengelola sumber daya alam atau berdampak […]






