Program Universal Health Coverage Prioritas di Kabupaten Bekasi, telah ditandatangani. Artinya, setiap masyarakat yang sakit, harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak hanya dilayani pengobatannya, tapi gratis,. Artinya, si pasien tidak membayar apa-apa.
Pelayanan kesehatan itu menjadi program prioritas pemerintah daerah mulai tahun 2027. Maka, guna mendukung program tersebut, agar kader PKK mulai dari tingkah kabupaten hingga desa turut menyosialisasikan dan mendampingi masyarakat. Sehingga, pelaksanaannya benar- benar dirasakan masyarakat.
Penjelasan itu disampaikan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja pada puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tingkat Kabupaten Bekasi, Selasa (17/11/2026).
“Semua kader PKK diminta berperan aktif memberikan pendampingan kepada keluarga terkait akses jaminan kesehatan,” ucap Asep.
Asep menilai bahwa posisi PKK strategis dan merupakan unit terkecil dalam keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.
Menanggapi ajakan bupati tersebut, Ketua TP PKK setempat Nia Yuniawati Asep menyebut bahwa kader PKK menjadi mitra strategis pemerintah mendukung program pemerintah.
Dikatakan, secara nasional tahun 2025 tercatat 2.079.639 kelompok PKK, serta 6.364.671 kader yang tersebar hingga tingkat dusun, RW, dan RT. Kader ini, berkolaborasi mendukung program pemerintah. (tim media)


