Pemerintah Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya dalam memperkuat kesetaraan gender di seluruh sektor pembangunan daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin menjelaskan bahwa pelaksanaan PUG di Kabupaten Bekasi disokong oleh payung hukum yang kuat, yakni Perda Nomor 7 Tahun 2022 tentang PUG dan Perda Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta dokumen Rencana Aksi Daerah.
Melalui regulasi tersebut, lanjut Endin, Pemkab Bekasi mengarahkan penganggaran responsif gender pada penanganan isu strategis daerah, seperti percepatan penurunan angka stunting, penekanan angka kematian ibu dan bayi, hingga perluasan akses pendidikan anak keluarga prasejahtera dan pemberdayaan ekonomi UMKM perempuan.
“Pengarusutamaan gender tidak hanya menyediakan indikator administratif, melainkan strategi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi keselarasan, serta memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan secara setara,” ujarnya.
Ia menambahkan, kesetaraan gender juga diwujudkan melalui alokasi anggaran yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Anggaran yang responsif gender harus mampu menjawab berbagai permasalahan mendasar di masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih,” tutup Endin. (Tim Media)