Di tengah pergeseran anggaran yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan kurs rupiah yang terus melemah, Pemkab Bekasi terpaksa kembali melakukan pembahasan anggaran melakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Hal itu juga ditambah berkurangnya transferan dana dari pemerintah pusat, berdampak pada pelaksanaan pembangunan sejumlah proyek fisik yang hingga saat ini masih tertunda.
Terkait hal itu, mengingat keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi sebagai lembaga pelayanan kesehatan publik, diminta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Kini, manajemen rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah memastikan pelayanan sebagai prioritas utama,” ungkap Direktur RSUD Kabupaten Bekasi Sri Enny Mainarty, kemarin.
Dalam pelaksanaan di lapangan, melakukan langkah strategis dalam menghadapi dinamika anggaran yang terjadi.
“Kelangsungan pelayanan publik menjadi prioritas tertinggi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan terbaik” ujar Sri Enny.
Dalam hal ini, manajemen RSUD telah menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran untuk menjaga ketersediaan obat-obatan, logistik pasien, serta operasional esensial pelayanan medis.
Pelayanan kesehatan publik adalah kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa keselamatan pasien di atas kepentingan finansial. (tim media)