Pemerintah Kabupaten Bekasi menargetkan Oktober 2026 sebagai momentum awal pengoperasian teknologi pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif atau Refuse Derived Fuel (RDF). Proyek ramah lingkungan yang dipusatkan di TPA Burangkeng ini diproyeksikan mampu menyulap timbunan limbah domestik menjadi sumber energi terbarukan yang bernilai ekonomis.
Target tersebut menyusul dijalinnya kemitraan strategis antara Pemkab Bekasi dengan pihak swasta, PT Asiana Technologies Lestary. Saat ini, proyek tersebut tengah bersiap memasuki tahapan pembangunan infrastruktur fisik.
Presiden Direktur PT Asiana Technologies Lestary Poltak Sitinjak mengungkap bahwa pengerjaan konstruksi serta penyiapan fasilitas di lapangan ditargetkan rampung dalam kurun waktu empat bulan ke depan. Setelah seluruh bangunan penunjang siap, pihaknya akan langsung melakukan pemasangan perangkat mesin pengolah.
“Sesuai dengan estimasi waktu yang ada, kami memproyeksikan pada Oktober 2026 mendatang sistem ini sudah bisa aktif memproduksi minyak bumi alternatif serta bahan bakar ekonomis yang berbasis dari limbah padat di TPA Burangkeng,” kata Poltak.
Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Syafri Donny Sirait menyatakan bahwa proyek bernilai investasi Rp250 miliar dari pihak swasta ini menjadi terobosan di Indonesia. Pasalnya, pemerintah daerah sama sekali tidak dibebani biaya layanan pengolahan atau tipping fee.
Jika menggunakan jalur Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha konvensional, Pemkab Bekasi setidaknya harus menggelontorkan dana APBD hingga Rp143 miliar per tahun untuk membayar biaya pengelolaan sekitar Rp250 ribu per ton.
“Langkah ini menjadi solusi konkret di tengah tren penurunan dana transfer dari pusat. Kita tidak hanya berhasil menyelamatkan APBD dari beban biaya operasional, namun daerah juga berpotensi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah baru hingga Rp1 miliar setahun dari skema pemanfaatan aset lahan,” pungkas Donny. (Tim Media)