Pemerintah Kabupaten Bekasi membuka ruang dialog bagi para buruh. Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyadari bahwa sebagai pusat industri terbesar di Asia Tenggara, stabilitas ekonomi Bekasi sangat bergantung pada keseimbangan antara hak buruh dan keberlangsungan dunia usaha.
“Kami memahami kompleksitas isu tenaga kerja di sini. Oleh karena itu, Pemkab Bekasi telah menyusun rekomendasi resmi ke pemerintah pusat agar meninjau ulang Permenaker No. 7 Tahun 2026 demi keadilan bagi para buruh,” ujar Asep.
Dalam audensi pasa Rabu (13/5) yang dihadiri Kapolres Metro Bekasi, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi, dan unsur Forkopimda serta Aliansi Buruh Bekasi Melawan Kabupaten/Kota Bekasi, Asep menegaskan, ia akan rutin meninjau langsung pabrik-pabrik untuk memantau penyerapan tenaga kerja.
“Kami mengimbau perusahaan agar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal dan mendorong supaya program CSR disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (Tim Media)