Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi guna perbaikan tata kelola pemerintahan. Dengan monitoring dan Controling Surveillance For Prevention (MCSP) rapat ini juga bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang tranparan, akuntabel, dan bersih dari tindak korupsi.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang mengungkap, fokus utama pada rakor ini adalah perencanaan dan penganggaran tahun 2025-2026, pelayanan publik bidang perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sektor pajak juga retribusi.
“Integritas dan transparasi juga harus tertanam pada setiap proses pemerintahan. Kami sadar tanggung jawab pemerintah bukan hanya administrasi, tapi juga amanah moral untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” tutur Ade.
Sementara, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK RI Bahtiar Ujang Purnama mengatakan, KPK hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk memperkuat kolaborasi mendampingi pemerintah melakukan pembenahan secara menyeluruh. Menurutnya, tata kelola pemerintahan ini dimulai dari level pimpinan hingga pelayanan publik.
“Kami berharap dari hasil pertemuan ini dapat berlanjut menjadi aksi nyata. Pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat langsung,” tandasnya. (Tim Media)